PALEMBANG, opsi.co.id |Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bergerak cepat merespons situasi politik dan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim, Edison.
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara resmi menunjuk Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) Plt Bupati dilakukan langsung oleh Gubernur Herman Deru di Griya Agung, Palembang, Rabu (10/6/2026). Penunjukan tersebut menjadi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat di tengah situasi yang sedang menjadi sorotan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarni mengaku menerima amanah itu dengan penuh tanggung jawab sekaligus keprihatinan atas kondisi yang tengah dihadapi Kabupaten Muara Enim.
“Hari ini kita berkumpul dalam suasana yang tidak mudah. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Kita semua berharap dan mendoakan yang terbaik agar seluruh proses dapat berlangsung secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sumarni.
Menurutnya, penunjukan sebagai Plt Bupati di tengah dinamika hukum yang menimpa kepala daerah merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian demi menjaga kesinambungan pemerintahan.
Ia mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumsel yang segera mengambil keputusan strategis agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang bergerak cepat sehingga roda pemerintahan tetap berjalan. Tanggung jawab ini bukan tugas yang ringan, tetapi harus kami jalankan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Muara Enim,” katanya.
Usai menerima SK, Sumarni langsung menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap bekerja normal dan menjaga soliditas birokrasi. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kepanikan ataupun ego sektoral yang justru menghambat jalannya pemerintahan.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu saya mengajak seluruh OPD untuk tetap solid, tetap fokus pada tugas masing-masing dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan ada kepanikan, jangan ada yang bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Sumarni juga memastikan bahwa seluruh pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim akan tetap berjalan seperti biasa. Mulai dari pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan hingga berbagai kebutuhan dasar masyarakat dipastikan tidak akan terganggu akibat dinamika politik dan hukum yang terjadi.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ujarnya.
Lebih jauh, Sumarni menilai peristiwa hukum yang menimpa pimpinan daerah harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menurutnya, pengawasan internal akan diperketat, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang selama ini menjadi salah satu sektor paling rawan terhadap praktik penyimpangan.
“Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ke depan pengawasan harus diperkuat, transparansi harus ditingkatkan, dan seluruh proses pemerintahan harus berjalan sesuai aturan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang pasca OTT KPK, Sumarni juga mengajak masyarakat Muara Enim untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kondusivitas daerah serta memberikan dukungan agar pemerintahan tetap berjalan stabil di masa transisi kepemimpinan.
“Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin. Jangan mudah terprovokasi oleh isu maupun rumor yang belum tentu benar. Saat ini yang terpenting adalah menjaga persatuan dan memastikan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya.
Dengan ditunjuknya Sumarni sebagai Plt Bupati Muara Enim, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap stabilitas pemerintahan daerah tetap terjaga, sementara proses hukum yang tengah berlangsung dapat berjalan secara independen sesuai mekanisme yang berlaku.
