PALEMBANG, opsi.co.id |Penyidikan dugaan korupsi proyek pemeliharaan lampu jalan di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang terus bergerak. Setelah memeriksa dua anggota DPRD Kota Palembang sehari sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang kembali memanggil tiga anggota DPRD sebagai saksi, Rabu (22/7/2026).
Rangkaian pemeriksaan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik terus memperluas penelusuran untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Palembang Tahun Anggaran 2025.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang, Achmad Arjansyah Akbar, membenarkan pemeriksaan terhadap ketiga legislator tersebut. Menurutnya, pemanggilan dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidikan.
“Benar, hari ini tim penyidik Pidsus Kejari Palembang memeriksa tiga orang saksi yang merupakan anggota DPRD Kota Palembang,” kata Achmad.
Ia menjelaskan, setiap keterangan saksi dibutuhkan untuk memperkuat alat bukti sekaligus menyusun konstruksi perkara secara utuh.
“Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan guna melengkapi alat bukti serta membuat terang perkara yang sedang ditangani,” ujarnya.
Kasus ini menjadi perhatian karena sebelumnya penyidik telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yang dinilai berkaitan dengan perkara, yakni Kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang dan sebuah rumah milik saksi di kawasan Perumahan OPI.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek yang kini menjadi objek penyidikan. Seluruh barang sitaan akan dianalisis untuk menguji keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proyek pemeliharaan lampu jalan yang tersebar di sejumlah titik di Kota Palembang. Paket pekerjaan yang sedang didalami meliputi pekerjaan pada enam lokasi, sebelas lokasi, empat belas lokasi, delapan lokasi, hingga empat lokasi lainnya yang dibiayai melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Pemeriksaan beruntun terhadap anggota legislatif, disertai penggeledahan dan penyitaan dokumen, menunjukkan penyidik masih terus menelusuri alur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pihak-pihak yang diduga mengetahui ataupun memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.
Meski demikian, Kejari Palembang menegaskan proses hukum masih berada pada tahap penyidikan. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik memastikan seluruh fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, dokumen, maupun barang bukti akan dikaji secara mendalam sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. Tidak menutup kemungkinan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain akan terus dilakukan apabila dibutuhkan untuk mengungkap secara utuh dugaan korupsi proyek pemeliharaan lampu jalan tersebut.
