PALEMBANG, opsi.co.id | Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama para ulama dan tokoh masyarakat menegaskan dukungan terhadap upaya penolakan LGBT dalam kegiatan yang digelar di pelataran Masjid Agung Palembang, Minggu (19/7). Pada kesempatan itu, Pemerintah Kota Palembang juga menyatakan akan menyiapkan regulasi serta memperkuat langkah-langkah edukasi sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut.
Menurut Ratu Dewa, sikap tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan sosial dan menjaga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Ia menyebut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 menjadi salah satu rujukan dalam menghadapi berbagai tantangan nonmiliter sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Kami akan mengambil langkah-langkah antisipatif melalui pendekatan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” ujar Ratu Dewa.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Palembang akan mengkaji penyusunan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai landasan hukum bagi program pencegahan dan pembinaan. Selain itu, pemerintah juga akan segera menerbitkan surat edaran sebagai langkah awal untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat.
Ratu Dewa menegaskan bahwa penyusunan kebijakan tersebut akan dilakukan melalui kajian yang komprehensif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga akan melibatkan para ulama, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, dan berbagai unsur masyarakat agar kebijakan yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat diterapkan secara efektif.
Selain aspek regulasi, Pemkot Palembang akan memperluas edukasi kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan para ustaz, ustazah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang dianut, serta menciptakan kehidupan sosial yang tertib, aman, dan harmonis.
“Regulasi yang akan kami susun tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan masyarakat. Karena itu, kami akan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan masukan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi Kota Palembang,” kata Ratu Dewa.
Komitmen bersama tersebut menjadi penegasan sikap Pemerintah Kota Palembang bersama para ulama dan tokoh masyarakat untuk mendukung upaya penolakan LGBT melalui jalur edukasi, pembinaan, dan penyusunan regulasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang tertib dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
